PARIGI MOUTONG, Toraranga.com – Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Alfres Tonggiroh, mendorong penyusunan anggaran 2027 lebih diarahkan pada program yang benar-benar menjadi kebutuhan prioritas masyarakat di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Menurut Alfres, efisiensi anggaran harus diikuti dengan penentuan skala prioritas yang jelas. Penanganan bencana menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang harus dipersiapkan pemerintah daerah, mengingat Parigi Moutong memiliki potensi berbagai jenis bencana.
“Dalam efisiensi ini, kita berharap anggaran yang ada semuanya harus diarahkan kepada kebutuhan yang menjadi prioritas. Apalagi situasi dan kondisi daerah kita saat ini sedang marak bencana. Itu juga harus kita persiapkan secara dini,” ujar Alfres di ruang kerjanya, Jum’at, 28 Agustus 2026.
Ia menilai kesiapsiagaan bencana harus disesuaikan dengan kondisi aktual di daerah. Pemerintah daerah tidak boleh hanya berfokus pada ancaman bencana tertentu berdasarkan perkiraan cuaca maupun situasi nasional.
“Kita siap siaga menghadapi kemarau panjang dan kebakaran hutan, tetapi ternyata yang terjadi justru banjir bandang. Secara nasional, El Niño memang sangat mengkhawatirkan sehingga dilakukan berbagai langkah kesiapsiagaan. Namun, kondisi di daerah kita justru berbeda,” katanya.
Karena itu, Alfres meminta penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana segera diproses. Anggaran tersebut dinilai perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah terdampak.
“Saya berharap penggunaan BTT untuk bencana ini secepat mungkin dan betul-betul diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang berada di beberapa titik terdampak,” ujarnya.
Selain penanganan bencana, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Menurutnya, penanganan bencana membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.
“Pemerintah daerah pasti akan berkoordinasi langsung dan cepat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bencana ini harus kita gotong royong,” katanya.
Alfres juga berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap dana transfer ke daerah. Menurutnya, tambahan dana transfer dapat membantu memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan program prioritas.
“Kami berharap pemerintah pusat juga memperhatikan dana-dana transfer ini. Kemarin sudah ada pernyataan bahwa akan diperhitungkan kembali dan sedapat mungkin dana transfer dari pusat bisa ditambah,” ujarnya.
Dalam penyusunan anggaran 2027, sektor pendidikan dan kesehatan menurut Alfres harus tetap menjadi prioritas. Kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan telah menjadi amanat peraturan perundang-undangan.
“Pendidikan dan kesehatan itu skala prioritas. Sudah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa keduanya harus menjadi prioritas utama kita, terutama fasilitas pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Sementara sektor infrastruktur juga harus mendapat perhatian dengan menerapkan skala prioritas. Keterbatasan kemampuan anggaran daerah membuat pemerintah harus menentukan program yang paling mendesak dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau melihat postur anggaran kita memang sangat terbatas. Tetapi tentu kita berharap pemerintah betul-betul memprioritaskan mana yang utama dari yang paling utama,” ujarnya.
Menurut Alfres, pembangunan infrastruktur desa perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan anggaran 2027. Hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan desa sebagai salah satu fokus pembangunan.
“Visi dan misi bupati adalah membangun dari desa. Kalau membangun dari desa, tentu harus terukur. Bukan hanya soal kesejahteraan masyarakat, tetapi juga infrastrukturnya. Desa-desa kita sekarang banyak jalan yang rusak, bahkan sangat rusak,” jelasnya.
Ia menilai kondisi jalan yang rusak dapat menghambat distribusi hasil produksi masyarakat. Padahal, desa-desa tersebut memiliki peran sebagai penyangga ekonomi daerah.
“Kalau daerah itu menjadi penyangga ekonomi dan hasil produksinya ada, tetapi jalannya rusak, tentu menjadi persoalan. Kalau membangun dari desa, semua infrastruktur desa harus menjadi prioritas,” katanya.
Untuk memastikan anggaran 2027 benar-benar menyasar kebutuhan utama, Alfres meminta DPRD dan pemerintah daerah melakukan pembahasan bersama dalam menentukan program yang harus diprioritaskan.
“DPRD bersama pemerintah daerah harus betul-betul menentukan skala prioritas dalam kondisi efisiensi ini,” tegasnya.
Ia juga menyinggung rencana pengalihan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) guru kepada pemerintah pusat pada 2027. Jika kebijakan tersebut direalisasikan, beban anggaran daerah dinilai dapat berkurang sehingga ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan menjadi lebih longgar.
“Kita berharap dengan pernyataan pemerintah pusat bahwa di 2027 akan terjadi peralihan status PPPK guru ke pusat. Kalau itu terjadi, tentu anggaran kita agak longgar,” ujarnya.
Namun, Alfres mengakui rencana tersebut masih menunggu kepastian regulasi. Hingga kini, belum terdapat payung hukum yang menjadi dasar pengalihan pembiayaan PPPK guru kepada pemerintah pusat.
“Kita sekarang belum ada payung hukumnya, belum ada peraturannya. Tetapi secara lisan kita sudah mengikuti pernyataan bahwa PPPK guru akan ditarik ke pusat dan status paruh waktu menjadi penuh waktu,” pungkasnya.
Laporan: Ejang
Komentar