PARIGI MOUTONG, Toraranga.com – Kualitas infrastruktur di Parigi Moutong tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan kecepatan pengerjaan. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menilai kompetensi tenaga kerja dan pengawasan di lapangan turut menentukan hasil pembangunan.
Penegasan itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Parigi Moutong, Adrudin Nur, saat mewakili Bupati Parigi Moutong dalam pelatihan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Aula Dinas Pendidikan Parigi Moutong, Senin, 14 September 2026.
Menurut Adrudin, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Infrastruktur yang dibangun dengan anggaran besar, kata dia, harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
“Pembangunan harus memenuhi aspek kualitas, keselamatan, ketepatan waktu, efisiensi, serta dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang kepada masyarakat,” ujar Adrudin.
Ia mengatakan keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau kecepatan penyelesaian pekerjaan. Proyek pembangunan jalan, fasilitas pelayanan, pabrik, sarana perairan, fasilitas kesehatan, hingga infrastruktur lainnya membutuhkan tenaga kerja yang memahami standar teknis dan mampu bekerja secara profesional.
Karena itu, tenaga kerja konstruksi tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman di lapangan. Mereka juga harus memiliki pengetahuan teknis, disiplin, tanggung jawab, dan integritas.
Adrudin juga menyoroti peran pengawas lapangan. Menurut dia, pengawasan tidak boleh berhenti pada urusan administrasi proyek. Pengawas harus memastikan pekerjaan berjalan sesuai perjanjian, gambar kerja, spesifikasi teknis, standar mutu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Seorang pengawas harus memastikan pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan program, gambar kerja, spesifikasi teknis, dan standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan, Adrudin meminta persoalan itu segera disampaikan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
“Pengawasan jangan berhenti pada pemenuhan formalitas administrasi, sementara persoalan kualitas pekerjaan di lapangan tidak mendapat perhatian,” katanya.
Ia meminta pengawasan dilakukan secara terencana, objektif, profesional, dan transparan. Tujuannya memastikan hasil pembangunan memiliki kualitas yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain kualitas, pemerintah daerah menaruh perhatian pada keselamatan konstruksi. Adrudin mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengabaikan keselamatan pekerja maupun masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan.
“Tidak boleh ada yang mengabaikan keselamatan para pekerja maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi kerja. Saya tidak ingin pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan persoalan karena mengabaikan standar keselamatan,” ujarnya.
Ia berharap pelatihan dan uji sertifikasi tidak berhenti pada penerbitan sertifikat secara administratif. Sertifikasi, kata dia, harus menjadi bukti bahwa tenaga kerja benar-benar memiliki kemampuan sesuai bidang yang dikuasainya.
“Sertifikasi bukan semata-mata sebagai dokumen atau bukti formal. Lebih dari itu, sertifikasi harus menjadi bukti nyata bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai bidang yang dikuasainya,” jelasnya.
Adrudin meminta peserta mengikuti seluruh tahapan pelatihan dengan serius. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta memahami standar dan persyaratan pekerjaan konstruksi.
Dunia konstruksi, kata Adrudin, terus berkembang seiring perubahan teknologi, metode kerja, standar keselamatan, dan tuntutan terhadap kualitas pekerjaan. Karena itu, tenaga kerja harus terus memperbarui kompetensinya.
“Jangan melihat kegiatan ini hanya sebagai kewajiban untuk mendapatkan sertifikat. Jadikan kegiatan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri dan membangun profesionalisme,” pesannya.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga mengapresiasi instruktur, narasumber, dan penguji yang memberikan pengetahuan, pengalaman, serta pendampingan kepada peserta.
Adrudin berharap semakin banyak tenaga kerja konstruksi di Parigi Moutong yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai bidangnya. Tenaga kerja profesional dan pengawas yang kompeten, menurut dia, dapat mendukung pembangunan infrastruktur daerah yang tidak hanya cepat selesai, tetapi juga berkualitas, aman, efisien, dan bermanfaat dalam jangka panjang.
“Mari kita bangun daerah ini dengan sumber daya manusia yang berkualitas, pengawas yang profesional, serta tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan kredibilitas,” pungkasnya.
Laporan : Ariyanto**
Komentar