PARIGI MOUTONG, Toraranga.com – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, akan membentuk satuan tugas (satgas) terpadu untuk menelusuri persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM), mulai dari kelangkaan dan panjangnya antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) hingga keluhan nelayan mengenai barcode BBM.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase mengatakan satgas tersebut dibentuk untuk mencari sumber persoalan sekaligus memastikan distribusi BBM sesuai dengan peruntukannya.
“Dua hal yang kita bicarakan. Pertama terkait kelangkaan BBM, panjangnya antrean di SPBU dan kesulitan masyarakat membeli BBM non-subsidi. Kedua masalah barcode yang sudah lama menjadi keluhan masyarakat,” kata Erwin dalam pertemuan terkait persoalan distribusi BBM, Selasa, 15 September 2026.
Menurut Erwin, antrean kendaraan di sejumlah SPBU tidak hanya mengganggu masyarakat yang membutuhkan BBM, tetapi juga mulai mengganggu arus lalu lintas.
Ia meminta persoalan tersebut dikaji untuk menemukan titik masalah, termasuk kemungkinan adanya praktik yang menyebabkan BBM cepat habis sebelum masyarakat lain mendapatkan pelayanan.
“Di sepanjang SPBU antreannya luar biasa. Di luar sudah penuh. Orang yang datang untuk membeli saja sudah kosong karena dihabiskan dalam antrean, terutama yang membeli JBT,” ujarnya.
Selain antrean, Erwin menyoroti keluhan nelayan mengenai barcode BBM. Ia menyebut telah menerima banyak laporan masyarakat mengenai persoalan tersebut.Keluhan yang muncul beragam. Ada nelayan yang telah mendapatkan barcode, tetapi kuotanya kosong. Ada yang tidak lagi memiliki kuota. Ada pula yang mengaku tidak mendapatkan barcode sehingga kesulitan melaut.
“Nelayan kita sudah ogah-ogahan melapor. Sudah dari dulu kita lapor, begini-begini saja. Ikan sudah kurang di laut, BBM pas-pasan, kita mau turun ke laut bagaimana caranya,” tukasnya.
Erwin juga meminta dilakukan pengecekan terhadap proses penerbitan barcode, termasuk memastikan data kapal, wilayah operasi, serta penerima BBM sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi penerbitan barcode untuk kapal yang tidak ada atau penerbitan di wilayah tertentu hanya karena BBM lebih mudah dijual di tempat tersebut.
“Kalau berjalan normal sesuai aturan, saya rasa tidak masalah. Tapi kalau dalam mengeluarkan itu ada permainan, itu yang menjadi masalah,” tegasnya.
Dugaan Keterlibatan Oknum ASNErwin mengaku menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) dalam persoalan distribusi BBM dan barcode.
Bahkan, kata dia, sejumlah masyarakat telah menyebut nama oknum tertentu dalam laporan yang disampaikan kepadanya.Namun, Erwin menegaskan informasi tersebut masih harus ditelusuri dan tidak boleh langsung dianggap sebagai sebuah kebenaran.
“Saya berharap tidak benar. Tapi kalau benar, harus segera kita tindak lanjuti dan diberikan sanksi tegas bila ada oknum pegawai kita yang bermain dan menyusahkan masyarakat,” katanya.
Karena itu, ia meminta tim yang akan dibentuk tidak hanya melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM di lapangan, tetapi juga menelusuri laporan masyarakat mengenai dugaan keterlibatan aparatur pemerintah.
Erwin mengatakan aparat penegak hukum (APH) juga akan dilibatkan dalam satgas tersebut sehingga proses penelusuran dapat dilakukan secara bersama-sama.
Menurut dia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari titik persoalan sebenarnya. Sebab, persoalan kelangkaan dan distribusi BBM disebut tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi telah menjadi keluhan di sejumlah daerah.
“Langkah pertama mencari titik temu, di mana sebenarnya masalahnya. Karena ini bukan cuma satu wilayah, tapi hampir merata seluruh wilayah,” ujarnya.
Erwin meminta pembentukan tim segera ditindaklanjuti melalui surat keputusan (SK). Tim tersebut nantinya merumuskan langkah pengawasan, penelusuran, dan penertiban distribusi BBM.
Ia berharap upaya tersebut dapat mengembalikan distribusi BBM, khususnya bagi nelayan, sesuai kuota dan peruntukannya.
“Ini sudah menjadi masalah. Kita coba menerima masukan semua pihak dulu, kemudian kita rumuskan bersama langkah-langkahnya dan dari titik mana kita mulai,” pungkasnya.
Laporan : Ariyanto**
Komentar