PARIGI MOUTONG, Toraranga.com – Parigi Moutong tidak hanya memperkuat peralatan untuk menghadapi bencana, tetapi mulai mendorong mitigasi terhadap ancaman kekeringan dan krisis air bersih. BNPB menyerahkan satu unit Mobil Dapur Umum Lapangan dan 100 paket logistik kepada pemerintah kabupaten itu di Jakarta, Selasa, 29 September 2026.
Bantuan tersebut diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong Zulfinasran, S.STP., M.A.P., didampingi Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Parigi Moutong Moh. Rivai, S.T., di Kantor BNPB Pusat.
Penyerahan itu merupakan bagian dari penguatan sarana operasional penanggulangan bencana di daerah. Peralatan tersebut akan digunakan untuk mendukung mobilisasi personel serta pemenuhan kebutuhan masyarakat ketika terjadi kondisi darurat.
Tambahan bantuan dari BNPB itu melengkapi sejumlah peralatan yang sebelumnya telah diterima Kabupaten Parigi Moutong. Di antaranya kendaraan roda dua untuk operasional penanganan kebakaran hutan dan lahan, alat komunikasi, genset, tandon air karet, tenda, SCBA atau alat bantu pernapasan mandiri, serta perahu karet untuk kebutuhan penyelamatan.
Zulfinasran mengatakan tambahan fasilitas tersebut penting bagi daerah yang memiliki beragam potensi bencana. Ketersediaan peralatan yang memadai, kata dia, dapat mempercepat mobilisasi personel dan pemenuhan kebutuhan masyarakat saat memasuki masa tanggap darurat.
“Tambahan sarana ini tentu menjadi kekuatan bagi daerah. Ketika terjadi bencana, kecepatan dalam bergerak sangat dibutuhkan, sehingga dukungan peralatan seperti dapur umum, logistik dan sarana operasional lainnya akan sangat membantu penanganan di lapangan,” ujar Zulfinasran.
Menurut Zulfinasran, bantuan tersebut diperoleh melalui pengajuan dan koordinasi BPBD Kabupaten Parigi Moutong dengan BNPB. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mengawal kebutuhan fasilitas kebencanaan agar dukungan yang diterima sesuai dengan kondisi dan karakter ancaman bencana di wilayah tersebut.
Pembahasan dengan BNPB juga tidak berhenti pada kebutuhan saat bencana terjadi. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong turut membahas langkah mitigasi terhadap ancaman kekeringan dan persoalan ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah.
Kebutuhan itu dinilai perlu diantisipasi melalui penyediaan infrastruktur sebelum kondisi darurat terjadi. Salah satu bentuk dukungan yang dibahas adalah pembangunan titik sumur bor di kawasan yang rawan mengalami kekeringan.
Sumur bor tersebut diharapkan dapat menjadi sumber air alternatif ketika masyarakat menghadapi keterbatasan pasokan. Selain itu, dukungan armada tangki air menjadi bagian dari rencana penanganan untuk mempercepat distribusi air bersih dalam kondisi darurat.
Pemerintah daerah juga membahas kebutuhan perlengkapan teknis tambahan bagi personel BPBD untuk meningkatkan kemampuan operasional di lapangan.
Zulfinasran mengatakan pemerintah daerah akan menjaga komunikasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Koordinasi tersebut diperlukan agar kebutuhan penanggulangan bencana di Parigi Moutong dapat diperjuangkan secara berkelanjutan.
“Kami akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan peralatan, tetapi juga memastikan dukungan yang diberikan dapat menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di daerah,” tegasnya.
Menurut dia, penguatan kapasitas kebencanaan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparat, relawan, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.
Dengan tambahan sarana operasional serta rencana penguatan mitigasi kekeringan dan krisis air bersih, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap kemampuan penanganan keadaan darurat di daerah semakin kuat.
Zulfinasran menegaskan fasilitas yang diterima harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam mempercepat pelayanan ketika bencana terjadi.
“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh dukungan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita akan memastikan fasilitas yang diterima dapat digunakan sebaik mungkin untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat pelayanan ketika kondisi darurat terjadi,” pungkasnya.
Laporan : Jangs Labrie**
Komentar