PARIGI MOUTONG, Toraranga.com – Sejumlah korban banjir di Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, masih tinggal di hunian sementara (huntara) meski bencana itu terjadi pada 2024. Pemerintah kini menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap), dengan lahan yang disebut telah dibebaskan dan anggaran yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, meninjau kondisi warga di Huntara Sibalago pada Rabu, 7 Oktober 2026. Dalam kunjungan itu, ia mendapati sejumlah keluarga masih tinggal di tenda dengan kondisi yang memprihatinkan.
“Kondisinya memang sangat memprihatinkan. Bahkan tadi ada yang sakit,” ungkap Erwin usai meninjau sejumlah tenda yang dihuni sekitar delapan kepala keluarga (KK).
Erwin berdialog dengan para korban untuk mendengar persoalan yang mereka hadapi selama hampir dua tahun tinggal di hunian sementara. Selain kondisi tempat tinggal, warga masih menanti kepastian pembangunan rumah permanen agar dapat meninggalkan tenda pengungsian.
Erwin mengatakan pemerintah berupaya menuntaskan persoalan tersebut melalui pembangunan hunian tetap. Menurut dia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalokasikan anggaran, sedangkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyiapkan lahan pembangunan.
“Lahannya sudah dibebaskan. Untuk pembangunannya, pemerintah provinsi akan melakukan proses lelang melalui APBD Perubahan tahun ini,” ujarnya.
Ia berharap proses lelang berjalan lancar sehingga para korban yang masih tinggal di huntara dapat segera menempati rumah yang lebih layak.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong, Rivai, mengatakan terdapat 20 korban banjir di Desa Sibalago yang masuk dalam penanganan pemerintah.
Dari jumlah tersebut, tiga korban telah menerima bantuan pembangunan rumah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong. Rumah-rumah itu pun sudah ditempati. Adapun 17 korban lainnya menjadi penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Dari 17 ini, lima rumah dibangun di lahan milik mereka sendiri dan 12 rumah dibangun di lahan yang sudah dibebaskan Pemda Parimo,” jelas Rivai.
Rivai menjelaskan, setelah banjir pada 2024, para korban semula direncanakan menerima bantuan pembangunan hunian tetap dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, rencana itu tidak terealisasi karena pemerintah daerah saat itu belum memiliki lahan yang siap digunakan.
Menurut Rivai, BNPB memberikan waktu tiga bulan untuk memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk ketersediaan lahan. Pemerintah daerah saat itu tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut dalam tenggat yang ditentukan.
“Waktu itu tidak ada lahan yang siap. Karena waktunya hanya tiga bulan, persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga bantuan itu batal dengan sendirinya,” katanya.
Selama warga masih menempati huntara, BPBD Parigi Moutong tetap menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, antara lain sembako dan selimut.
Dalam kunjungan tersebut, Erwin juga menyerahkan bantuan berupa sembako, tenda pengungsian, dan mesin pompa air kepada para korban banjir.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap pembangunan huntap melalui dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera terealisasi. Dengan begitu, warga yang terdampak banjir dapat meninggalkan hunian sementara dan menempati rumah yang lebih layak.
Laporan : Ois Bakri**
Komentar