PARIGI MOUTONG, Toraranga.com – Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah mempercepat intervensi terhadap komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga. Beras menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena keterlambatan penanganan dapat membuat kenaikan harga semakin tinggi dan sulit kembali stabil.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II 2026 yang diikuti Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Zoom Meeting, Senin, 7 September 2026.
Rapat tersebut diikuti Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Parigi Moutong, Aswini Dimple, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah terkait dari Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong.
Tomsi mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki data perkembangan harga secara lengkap. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui komoditas yang mengalami kenaikan maupun penurunan sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat dan cepat.
“Harapan kita dalam beberapa bulan ke depan, kenaikan dan penurunan harga yang tajam dapat ditekan melalui berbagai intervensi pemerintah,” kata Tomsi.
Selain beras, pemerintah diminta mencermati pergerakan harga ayam ras, cabai, dan minyak goreng. Pengendalian diperlukan agar perubahan harga tidak terlalu tajam dan tidak berdampak terhadap produsen maupun konsumen.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi. Menurut dia, komoditas pangan yang berkontribusi terhadap kenaikan harga harus terus dipantau.
“Yang perlu kita waspadai adalah komoditas yang mengalami kenaikan sehingga perlu segera dilakukan intervensi agar harga makanan dan minuman tetap terkendali,” ujarnya.
Tito juga mengingatkan potensi gangguan produksi pangan akibat kondisi cuaca, termasuk kemarau panjang. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan instansi terkait untuk menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga pangan.
Selain pengendalian inflasi, rapat membahas upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia di daerah untuk mencermati indikator ekonomi serta mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi.
Tomsi juga meminta pemerintah daerah menyampaikan secara jelas sektor, nilai investasi, dan perusahaan yang mengalami kendala perizinan di tingkat pusat. Informasi tersebut diperlukan untuk mempercepat koordinasi dan penyelesaian hambatan investasi.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diharapkan menindaklanjuti hasil rapat dengan memperkuat pemantauan harga dan ketersediaan pangan serta mengambil langkah cepat terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Laporan : Jangs Labrie**
Komentar